A Day in Anyer

Pada tanggal 3 Desember 2011 saya dan 5 teman saya berkunjung ke pantai Anyer. Kami menggunakan 1 mobil pribadi dan perjalanan dari Bogor menuju Anyer memakan waktu kurang lebih 4 jam. Sesampainya disana kami masih harus mencari ke beberapa tempat singgah dikarenakan ramainya pantai pada saat itu. Setelah kami menemukan lokasi yang tepat, kami bergegas turun dan mengganti pakaian. Menurut saya, fasilitas kamar mandi yang terdapat disana jauh dibawah standar kamar mand yang seharusnya bersih dan layak. Setelah selesai, kami berjalan menuju pantai dan pantainya pun masih sangat ramai oleh pengunjung. Sepengamatan saya, pantainya kotor dan banyak sampah dimana-mana. Terdapat banyak tempat makan, warung dan pedagang-pedagang yang berkeliling, tidak heran jika pantainya kotor. Kami memutuskan untuk berfoto-foto dan main air. Fasilitas untuk bermain di pantainya pun sangat terbatas, jika saya tidak salah hanya ada fasilitas banana boat disana. Lalu seorang teman saya mengajak untuk naik banana boat, karena saya takut jadi saya memutuskan untuk menjadi juru foto untuk mereka. Untuk menikmati fasilitas banana boat selama kurang lebih 15-20 menit, dikenakan biaya Rp.150.000,00 Setelah puas bermain di pantai, kami merasa lelah dan lapar jadi kami pergi ke sebuah warung dekat situ. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa daerah sekitar tidak pantai yang saya kunjungi tidak ada yang bersih. Jadi, kami beristirahat di warung tersebut dengan kondisi yang kotor karena sampah. Setelah kami kira cukup beristirahat, kami memutuskan untuk mandi. Untuk mandi pun kami harus mengantri sebentar karena fasilitas kamar mandi yang jumlahnya kurang mencukupi. Kami memulai perjalanan pulang sekitar pukul 15.00 WIB dan tiba di Bogor pukul 10.30 WIB. Tapi bagaimana pun, itu merupakan pengalaman yang menyenangkan bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman

A 3-Day trip to bali

Pada tanggal 21 November 2012 kemarin saya bersama teman – teman saya berkesempatan untuk menikmati liburan singkat di Bali. Saya mendapat keberangkatan ke Bali pada pukul 10.20 WIB. Jadi, sehari sebelum hari keberangkatan, teman-teman saya bermalam dirumah saya agar tidak terlambat menuju bandara. Kami berangkat dari Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 06.00 WIB dengan menggunakan bus Damri. Setelah tiba di bandara, kami menunggu sekitar 2 jam sebelum keberangkatan pesawat kami. Akhirnya kami tiba di Bali sekitar pukul 12.00 WIT waktu setempat. Pada waktu itu bertepatan dengan hari Rabu, tapi suasana di Bandara Ngurah Rai sangat ramai. Bandaranya cukup bersih dan cuaca di sekitar bandara agak panas.

Kami bergegas menemui teman kami yang kebetulan bekerja di tour&travel sehingga akomodasi dan guide tour kami selama 3 hari kedepan di Bali sudah siap. Perlahan-lahan kami keluar dari area parkir bandara dengan perasaan yang amat sangat senang. Ternyata  sedang ada pembangunan bandara khusus terminal kedatangan dari dalam negeri, tidak terbayangkan betapa luas dan besarnya ketika itu sudah terbangun. Sepanjang jalan pandangan mata saya tidak terlepas dari jalan-jalan yang kamu lalui. Tempat penginapan kami bernama Villa Surya Mas yang berlokasi di Jl. Seminyak. Villa kami sangat bagus, terdiri dari 2 lantai, terdapat 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi, dan terdapat kolam renang yang berada di dalam villa. Penduduk sekitar pun sangat ramah, lingkungannya pun sangat bersih. Saya merasa tidak sabar untuk melihat daerah di sekitar Jl. Seminyak jadi saya memutuskan untuk berkeliling dengan berjalan kaki.

Di sepanjang Jl. Seminyak terdapat aneka toko souvenir khas Bali. Toko-tokonya berjejeran tidak ada celah, ada pun celah tapi itu hanya gang kecil memasuki rumah penduduk sekitar. Di sepanjang trotoar saya menemukan banyak sesajen di depan toko para penjual masing-masing. Dari situ bisa sangat terlihat bagaimana mereka sangat religius dan terdapat bagunan-bangunan khas Bali sehingga terlihat juga bagaimana mereka sangat menjaga adat istiadatnya. Walaupun banyak wisatawan atau penduduk lokal ada di sekitar situ, di sepanjang jalan itu tidak berceceran sampah dimana-mana, bisa terlihat juga bagaimana wisatawan dan penduduk lokal sangat menjaga dan menghargai kebersihan daerahnya. Saya pun pulang menuju villa karena teman-teman saya sudah menunggu untuk berangkat menuju tempat souvenir Krisna.

Krisna merupakan tempat oleh-oleh souvenir khas Bali. Tempatnya besar dan bersih, harganya pun sangat terjangkau. Setelah puas membeli buah tangan, perjalanan dilanjutkan ke Beachwalk di daerah Kuta. Kami mengunjungi Mall Beachwalk. Mallnya sangat besar, luas dan megah, tapi kami tidak berlama-lama dan langsung menuju Hard Rock Hotel, kami berfoto-foto di depan gitar & papan seluncur raksasa tersebut, dilanjutkan dengan mengunjungi cafe di sekitar Kuta. Untuk mengakhiri hari pertama di Bali, saya mengunjungi Nasi Pedas Ibu Andika yang berlokasi di Jl. Raya Kuta. Sebenarnya nasi pedas itu mirip seperti nasi rames, tapi sambalnya yang luar biasa pedasnya menjadi daya tarik bagi pengunjung. Saya pun pulang, dan berakhirlah hari pertama kami di Bali.

Hari ke dua, tujuan pertama kami ke tempat oleh-oleh souvenir khas Bali lagi, tapi kali ini bernama Galuh yang berlokasi di Batubulan, Gianyar.  Galuh terkenal karena merupakan pusat kain batik untuk oleh-oleh khas Bali. Sehabis itu, kami melanjutkan perjalanan ke Ubud untuk mengunjungi Monkey Forest, untuk tarif masuk hanya dikenakan biaya Rp. 15.000,00 per  orang.  Begitu saya memasuki lokasi, sudah bisa terlihat monyet-monyet yang sedang berjalan-jalan dan duduk-duduk di sepanjang jalan tersebut. Tempatnya tidak kotor, tapi menurut pendapat saya agak kurang sedikit terawat. Waktu menunjukkan sekitar pukul 13.30 WIT, tujuan ke tiga kami adalah Garuda Wisnu Kencana atau biasa sering disebut GWK. Di sana saya berfoto-foto di depan patung Wisnu yang ukurannya amat sangat besar, itu pun baru setengah jadi. Lalu saya berpindah ke patung burung garuda yang ukurannya pun sama besarnya. Di sana saya bisa melihat bagaimana cara pengelola menjaga kebersihan dan kenyamanan bagi para wisatawan, anda tidak akan bisa melihat sampah berceceran di sana. Setelah puas berkeliling, perjalanan dilanjutkan ke Jimbaran, saya berencana untuk makan malam disana. Kami tiba di Jimbaran sekitar pukul 18.00 WIT, dan langsung memesan makan malam. Suasananya sangat romantis dan indah tepat berada di Pantai Jimbaran. Tarif makanan di Jimbaran menurut saya sangat murah karena saya sebelumnya mengira untuk dapat makan malam dengan pemandangan langsung ke pantai akan merogoh kocek yang lumayan mahal. Setelah perut terisi dan kebetulan cuaca agak mendung, kami memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, teman saya Mas Ibrahim menawarkan untuk mengunjungi toko surf yang sedang diskon, kami mengiyakan lalu setelah dari situ kami pulang.

Tiba lah saya di hari terakhir di Bali, 3 hari 2 malam sangat tidak terasa jika dihabiskan di sini. Sebelum saya melanjutkan perjalanan saya hari ini, saya dan teman-teman saya berjalan kaki menuju pantai Double Six yang berada di dekat villa kami. Pantainya bersih dan tidak terlalu ramai. Karena cuaca cukup panas kami memutuskan untuk bersantai di cafe di pantai tersebut. Lalu kami pulang, dan mengemas barang-barang kami tujuan berikut kami berkunjung ke monumen pasca terjadinya bom Bali. Setelah selesai melihat-lihat, kami melanjutkan perjalanan ke rumah makan Ayam Betutu di Jl. Raya Tuban. Sesampainya kami di sana, begitu banyak orang yang mengantri untuk makan, jadi kami menunggu sebentar untuk medapat meja.  Suasananya sangat ramai dan panas. Di rumah makan ini kita dapat memilih ukuran ayam yang akan kita pesan, yaitu satu ekor, setengah, atau seperempat ekor. Penyajian ayam betutu ini disajikan dengan plecing kangkung, kacang sangrai, dan sambal matah. Ayam betutu ini disiram dengan bumbu lengkap dari bawang merah, bawang putih, cabe hijau dan merah, kunyit dan rempah-rempah yang luar biasa pedasnya. Setelah dari rumah makan Ayam Betutu, kami kembali lagi ke Krisna untuk membeli sisa oleh-oleh yang akan dibeli. Waktu itu jam menunjukkan sekitar pukul 13.30 WIT, dan kebetulan kami mendapat penerbangan untuk tujuan Jakarta pada pukul 18.20 WIT jadi kami memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu kami di Bali dengan berkunjung ke Discovery Mall. Discovery Mall merupakan mall seperti mall-mall pada dasarnya tapi di belakang mall tersebut terdapat pantai kuta, sehingga kita bisa menikmati pemandangan dan suasana pantai.

Tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pukul  17.00 WIT, kami bergegas menuju bandara Ngurah Rai. Sesampainya di bandara kami berpamitan kepada Mas Ibrahim dan Mbak Ina yang ikut serta mengantar kami. Sangat sedih rasanya karena harus kembali ke Bogor, tapi pengalaman ini tidak akan terlupakan karena Bali menyimpan begitu banyak  keiistimewaan.

Jurnalistik (News): The Twilight Saga Breaking Dawn Part 2

Pada tanggal 16 November 2012 kemarin, para penggemar film Twilight baik di Indonesia maupun di dunia kembali dimanjakan oleh tayangnya perdana dari film The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 yang disebut-sebut sebagai akhir dari The Twilight Saga, setelah sebelumnya The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 membuat para penggemar film ini dibuat penasaran akan kelanjutan kisah dari Bella Swan, Edward Cullen, dan Seluruh bisokop baik di Indonesia maupun di dunia dibanjiri oleh para penggemar dan mereka rela mengantri untuk mengetahui bagaimana kelanjutan cerita antara para vampir dan werewolf ini. Antrian panjang yang bisa dilihat di berbagai bioskop di sekitar kita bisa menggambarkan bagaimana antusiasnya mereka yang sudah menunggu kurang lebih 1 tahun untuk tayangnya film ini.

 Antrian penonton The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2

Berbeda dengan Twihard (Fans Twilight Saga),  yang beruntung dapat menonton tayangan perdana dari The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 beberapa jam lebih awal dari jadwal bioskop biasanya, yaitu jam 09.30 dengan membeli tiket khusus. Mereka mendapat kemudahan untuk tidak perlu mengantri. Tapi bagi mereka yang bukan Twihard dengan ikhlas dan kerja keras rela mengantri demi menonton film ini.

Dipehuni dengan Twihards di satu studio

Jurnalistik (Feature): LEGENDS OF THE GUARDIANS 'The Owls of Ga'hoole'

Masih ingat film 300 yang disutradarai oleh Zack Snyder? Film penuh darah tersebut memang ditujukan untuk penonton dewasa. Tapi bagaimana jika Zack Snyder membuat film untuk anak-anak? Tonton film yang diproduksi oleh Warner Bros Studio ini. Kalian akan terpesona dengan teknik 3D yang dipakai oleh sang sutradara untuk menghidupkan burung hantu di film ini.

Film ini mengisahkan Soren, seekor burung hantu muda yang percaya bahwa kisah yang sering didongengkan ayahnya tentang pasukan burung hantu pemberani bernama Guardian of Ga'hoole, benar adanya. Keyakinan Soren diuji saat sang kakak, Kludd, bergabung  ke pihak Pure Ones, sekumpulan burung hantu jahat yang ingin berkuasa atas burung hantu lainnya. Soren harus terbang jauh ke tempat yang dipercaya sebagai markas Guardian of Ga'hoole untuk meminta pertolongan. Mampukah Soren menemukan mereka? Bisakah Pure Ones dikalahkan?

Fakta-fakta tentang film ini:

• Pengisi suara di film ini bukan orang-orang yang baru di dunia perfilman. Suara Soren diisi oleh aktor muda Inggris bernama Jim Sturgess. Pengisi suara lainnya yaitu Ryan Kwanten, pemeran serial True Blood yang bernama Jason Stackhouse, mengisi suara Kludd. Geoffrey Rush, alias Kapten Barbosa di Pirates of Carribean sebagai Ezylryb. Hugo Weaving, si Agent Smith di The Matrix sebagai Noctus dan Grimble, serta Emilie de Ravin sebagai Eglantine.
• Film ini diangkat dari buku fantasi berseri karangan Kathryn Lasky yang berjudul The Guardians of Ga'hoole. Seluruh bukunya berjumlah 16 buku. Tapi film ini adalah ringkasan dari 3 buku pertama, yaitu The Capture, The Journey, dan The Rescue.
• Awalnya, film ini hanya berjudul Guardians of Ga'hoole. Tapi di bulan Juni 2010 judulnya ditambah menjadi Legends of the Guardians: The Owls of Ga'hoole.
• Animasi 3D film ini dibuat oleh Animal Logic, studio animasi yang juga pernah membuat film Happy Feet di tahun 2006.
• Lagu 30 Seconds to Mars yang berjudul Kings and Queens menjadi soundtrack film ini.

Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers

KODE ETIK JURNALISTIK

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. 

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran
a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran
Cara-cara yang profesional adalah:
a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
b. menghormati hak privasi;
c. tidak menyuap;
d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran
a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran
a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran
a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran
a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran
a. Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran
a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran
a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran
a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran
a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. 

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh
organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006

Kami atas nama organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia:  

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)-Abdul Manan
2.Aliansi Wartawan Independen (AWI)-Alex Sutejo
3.Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI)-Uni Z Lubis
4.Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)-OK. Syahyan Budiwahyu
5.Asosiasi Wartawan Kota (AWK)-Dasmir Ali Malayoe
6.Federasi Serikat Pewarta-Masfendi
7.Gabungan Wartawan Indonesia (GWI)-Fowa’a Hia
8.Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI)-RE Hermawan S
9.Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI)-Syahril
10.Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Bekti Nugroho
11.Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAB HAMBA)-Boyke M. Nainggolan
12.Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI)-Kasmarios SmHk
13.Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI)-M. Suprapto
14.Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI)-Sakata Barus
15.Komite Wartawan Indonesia (KWI)-Herman Sanggam
16.Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI)-A.M. Syarifuddin
17.Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI)-Hans Max Kawengian
18.Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI)-Hasnul Amar
19.Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI)-Ismed hasan Potro
20.Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)-Wina Armada Sukardi
21.Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI)-Andi A. Mallarangan
22.Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK)-Jaja Suparja Ramli
23.Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI)-Ramses Ramona S.
24.Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI)-Ev. Robinson Togap Siagian-
25.Persatuan Wartawan Nasional Indonesia (PWNI)-Rusli
26.Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) Pusat- Mahtum Mastoem
27.Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS)-Laode Hazirun
28.Serikat Wartawan Indonesia (SWI)-Daniel Chandra
29.Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII)-Gunarso Kusumodiningrat

:: UU 40/1999, PERS :: Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 40 TAHUN 1999 (40/1999)
Tanggal: 23 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)
——————————————————————————–
Tentang: PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:


a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin;


b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;


c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;


d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;


e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;


f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;


Mengingat:


1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;


2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;


Dengan persetujuan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA


MEMUTUSKAN:


Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.


BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:


1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.


2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.


3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.


4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.


5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.


6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.


7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing.


8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.


9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.


10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.


11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.


12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik *9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain.


13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.


14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.


BAB II


ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS


Pasal 2


Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.


Pasal 3


(1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.


(2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.


Pasal 4


(1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.


(2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.


(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.


(4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.


Pasal 5


(1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.


(2) Pers wajib melayani Hak Jawab.


(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.


Pasal 6


Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:


a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar;
d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal *9981 yang berkaitan dengan kepentingan umum;
e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.


BAB III Wartawan


Pasal 7


(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.


(2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.


Pasal 8


Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.


BAB IV PERUSAHAAN PERS


Pasal 9


(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.


(2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.


Pasal 10


Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.


Pasal 11


Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.


Pasal 12


Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.


Pasal 13


Perusahaan pers dilarang memuat iklan:


a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.


Pasal 14


Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.


BAB V DEWAN PERS


Pasal 15


(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.


(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:


a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata perusahaan pers.


(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:


a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.


(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.


(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.


(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.


(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:


a. organisasi pers; b. perusahaan pers; c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.


BAB VI PERS ASING


Pasal 16


Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT


Pasal 17


(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.


*9983 (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:


a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.


BAB VIII KETENTUAN PIDANA


Pasal 18


(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).


(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


BAB IX KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 19


(1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.


(2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.


BAB X KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20


Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:


1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815 ) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);


2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap *9984 Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21


Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,


ttd MULADI


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 166


PENJELASAN ATAS


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

I. UMUM

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.


Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud.


Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi *9985 juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah”.


Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.


Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat.


Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1


Cukup jelas


Pasal 2


Cukup jelas


Pasal 3


Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.


Pasal 4


Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Ayat (2) Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. *9986 Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.


Pasal 5


Ayat (1) Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas.


Pasal 6


Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.


Pasal 7


Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Kode Etik Jurnalistik” adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.


Pasal 8


Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 9


Ayat (1) Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers. Ayat (2) Cukup jelas


Pasal 10


*9987 Yang dimaksud dengan “bentuk kesejahteraan lainnya” adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan karyawan pers.


Pasal 11


Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 12


Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara : a. media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 13


Cukup jelas


Pasal 14


Cukup jelas


Pasal 15


Ayat (1) Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Ayat (2) Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas


Pasal 16


Cukup jelas


Pasal 17


Ayat (1) Cukup jelas *9988 Ayat (2) Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).


Pasal 18


Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12. Ayat (3) Cukup jelas


Pasal 19


Cukup jelas


Pasal 20


Cukup jelas


Pasal 21


Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3887 
 
SOURCE: http://mighamir.wordpress.com/2010/03/29/kode-etik-jurnalistik-dan-undang-undang-pers/